BAB I
PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang Masalah
Sejarah
perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana
perkembangan perekonomian Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi
perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran
waktu. Hal itu relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita
perekonomian Indonesia. Sejarah ekonomi mengkaji dua masalah utama, yaitu
perubahan ekonomi secara angka dan kondisi masyarakat selama perubahan itu
berlangsung. Indonesia merupakan sebuah kenyataan bangsa yang mendiami
geografis yang subur, namun pernah diperas oleh bangsa lain. Sebagai sebuah
sejarah, kondisi ini lebih sering dikaitkan terhadap aspek politik Jawa dalam
hubungannya dengan dunia internasional pada saat itu. Potret ekonomi sepanjang
sejarah itu pun dirasakan sebagai bentuk eksploitasi penjajahan semata. Padahal,
potret ekonomi Indonesia secara menyeluruh penting pula diungkap. Hal ini tidak
terlalu mengherankan karena cerita tentang politik terus direproduksi menjadi epic dalam politik kotemporer di
Indonesia. Sementara, berbagai data mengenai ekonomi hanya tersusun rapi
sebagai arsip di Belanda, sebagai mantan penjajahnya. Pada makalah ini akan
membahas mengenai pengertian sejarah perekonomian Indonesia dan perkembangan
perekonomian Indonesia dari masa ke masa.
II.
Tujuan
Tujuan
penulisan makalah ini adalah untuk memberikan, menambah wawasan mengenai
Sejarah Perekonomian Indonesia bagi penulis dan pembaca agar lebih memahami
serta mengetahui perkembangan Indonesia dari zaman sebelum penjajahan hingga
saat ini. Dan makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah
Perekonomian Indonesia yaitu mata kuliah Softskill.
BAB 2
ISI
A. SISTEM EKONOMI INDONESIA
1.1 PENGERTIAN SISTEM
Suatu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks dan terorganisir suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian
yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh.
Merupakan suatu susunan elemen yang membentuk suatu kegiatan atau suatu prosedur
atau skema yg berorientasi ke arah tujuan yang sama dengan melalui pengoperasian data
atau energi dan materi ke dalam sewaktu-waktu untuk memperoleh suatu informasi
atau energi dan materi.
Pengertian Sistem
adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang saling kait mengkait
satu sama lain, bagian (anak cabang) dari suatu sistem menjadi induk dari
rangkaian-rangkaian selanjutnya. Begitu seterusnya sampai pada bagian terkecil,
rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara
keseluruhan. Pemerintah Indonesia ialah suatu contoh dari sistem dan anak
cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah yang kemudian seterusnya sistem
pemerintahan desa dan kelurahan.
1.2 SISTEM EKONOMI DUNIA
1.2.1 Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sistem
ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan
kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada sistem ekonomi liberal, pengelolaan
perekonomian sepenuhnya diatur oleh kekuatan pasar (yakni kekuatan permintaan
dan penawaran). Artinya individu atau swasta diberi wewenang penuh dalam
mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintah dalam hal ini terbatas, mencakup
keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara. Seperti misal, larangan
memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat kebebasan
individu yang besar dalam melakukan kegiatan ekonominya.
Yang menjadi latar belakang
munculnya sistem ekonomi liberal ini adalah paham yang berpendapat bahwa
manusia dilahirkan ke dunia disertai segala macam hak dan kebebasan berupa hak
dan kebebasan untuk berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi
liberal dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, terutama di
negara-negara Eropa Barat, Amerika, Kanada, dan Australia.
Ciri-ciri
Sistem Ekonomi Liberal :
a. Bebas memiliki alat-alat dan
sumber-sumber produksi, baik perorangan maupun kelompok
b. Hak milik perorangan dijamin
sepenuhnya
c. Kegiatan ekonomi sebagian besar
dilakukan oleh swasta
d. Campur tangan pemerintah sangat
sedikit atau terbatas
e. Modal mempunyai peran yang
terpenting dalam kegiatan ekonomi
f. Bebas bersaing dengan cara apa
pun
g. Didorong oleh motif memperoleh
laba sebesar-besarnya
Kelebihan
dari sistem ekonomi liberal, antara lain:
a. Setiap individu diberi kebebesan
dan kesempatan untuk berusaha
b. Setiap individu bebas memiliki
alat-alat produksi
c. Setiap individu bebas memilih
bidang usaha yang disukainya
d. Persaingan dapat menyebabkan
adanya dorongan untuk maju
e. Produksi barang dan jasa
berdasarkan kepada kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan masyarakat
Kekurangan
sistem ekonomi liberal:
a. Kebebasan berusaha menyebabkan
adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah
b. Menimbulkan monopoli yang
merugikan masyarakat
c. Menimbulkan penindasan
(eksploitasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan atau laba yang
sebesar-besarnya
d. Tidak ada pemerataan pendapatan
karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan
1.2.2 Sistem Ekonomi Sosialis
Sistem ekonomi sosialis disebut juga
sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan perekonomian sepenuhnya
diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis
adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengolahannya
direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem perekonomian
sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat
secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi.
Untuk mewujudkan kemakmuran yang
merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justeru karena
sangat besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi
masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan
kegiatan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah
negara-negara yang berideologi komunis seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC
dan negara komunis lainnya.
Adapun
ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sebagai berikut:
a. Seluruh sumber daya dikuasai oleh
negara
b. Produksi dilakukan untuk
kebutuhan masyarakat
c. Kegiatan ekonomi direncanakan
oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara terpusat
d. Hak milik individu tidak
diakui
Kelebihan
Sistem Ekonomi Sosialis:
a. Semua kegiatan dan masalah
ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan
terhadap jalannya perekonomian.
b. Tidak ada kesenjangan ekonomi
antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan
dengan merata.
c. Pemerintah bisa lebih mudah
melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
d. Pemerintah lebih mudah ikut
campur dalam pembentukan harga.
Adapun
kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis:
a. Hak milik pribadi tidak diakui
b. Potensi inisiatif dan daya kreasi
masyarakat tidak berkembang
c. Segala kebijakan pemerintah harus
dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalism
Sistem ekonomi sosialis disebut juga
sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan perekonomian sepenuhnya
diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis
adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan
dan dikendalikan oleh pemerintah.
Sistem perekonomian sosialis
merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara
merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang
merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justru karena
sangat besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi
masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan
kegiatan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah
negara-negara yang berideologi komunis seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC
dan negara komunis lainnya.
Adapun
ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sebagai berikut:
a. Seluruh sumber daya dikuasai oleh
negara
b. Produksi dilakukan untuk kebutuhan
masyarakat
c. Kegiatan ekonomi direncanakan
oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara terpusat
d. Hak milik individu tidak
diakui
Kelebihan
Sistem Ekonomi Sosialis:
a. Semua kegiatan dan masalah
ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan
terhadap jalannya perekonomian
b. Tidak ada kesenjangan ekonomi
antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan
dengan merata
c. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan
pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
d. Pemerintah lebih mudah ikut
campur dalam pembentukan harga
Adapun
kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis:
a.Hak milik pribadi tidak diakui
b.Potensi inisiatif dan daya kreasi
masyarakat tidak berkembang
c.Segala kebijakan pemerintah harus
dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalisme
1.2.3 Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang
berusaha mengurangi kelemahan- kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi
terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah
bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian.
Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian
dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan
untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya
campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang
kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari
golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Sistem
ekonomi campuran banyak diterapkan di negaranegara yang sedang berkembang,
seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko. Untuk mengetahui
lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari
sistem ekonami campuran :
a. Sumber-sumber daya yang vital
dikuasai oleh pemerintah
b. Pemerintah menyusun peraturan,
perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi
c. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam
batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah
d. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum
d. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum
e. Pemerintah bertanggung jawab atas
jaminan sosial dan pemerataan pendapatan
f. Jenis dan jumlah barang
diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar
Dengan demikian, dalam sistem
perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada
bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi
lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan
tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam
mengatur sistem ekonominya tersebut.
1.3 KAPITALIS DAN SOSIALISME
1.3.1 Sistem Perekonomian Pasar
(Liberalis / Kapitalis)
Sistem ekonomi
Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh
kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan
sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang
perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia
inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan
Amerika Serikat.
Ciri-ciri :
1.
Menerapkan
sistem persaingan bebas
2.
Kedaulatan
konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
3.
Peranan
pemerintah dibatasi
4.
Peranan
modal sangat penting
Kelebihan :
1.
Setiap
individu bebas memiliki alat produksi sendiri
2.
Kegiatan
ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
3.
Produksi
didasarkan kebutuhan masyarakat
4.
Kualitas
barang lebih terjamin
Kekurangan :
1.
Sulit
terjadi pemerataan pendapatan.
2.
Rentan
terhadap krisis ekonomi
3.
Menimbulkan
monopoli
4.
Adanya
eksploitasi
1.3.2 Sistem Perekonomian
Perencanaan (Etatisme / Sosialis)
Sistem ekonomi etatisme/sosialis
merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini,
jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah
pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapat
bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan
masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara
yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis
lainnya.
Ciri-ciri :
1.
Hak milik
individu tidak diakui
2.
Seluruh
sumber daya dikuasai negara
3.
Semua
masyarakat adalah karyawan bagi negara
4.
Kebijakan
perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah
Kelebihan :
1.
Pemerintah
lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga
2.
Kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi secara merata
3.
Pelaksanaan
pembangunan lebih cepat
4.
Pemerintah
bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat
Kekurangan :
1.
Individu
tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
2.
Tidak ada
kebebasan untuk memiliki sumber daya
3.
Potensi dan
kreativitas masyarakat tidak berkembang
1.4
PERSAINGAN TERKENDALI
Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi
atau faktor-faktor produksi, tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa
sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Indonesia mengakui pemilikan
individual atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional,
sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.
Sehubungan dengan persaingan
antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki
bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar
barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas
bidang usaha. Jadi pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan
kompetisi berbisnis di indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas,
melainkan persaingan yang terencana-terkendali.
B.
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
2.1 SEJARAH
PRA KOLONIALISME
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan
Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam
jalur pelayaran niaga antar benua. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan
Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan
Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan
di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat
kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat
besar. Penggunaan uang yang berupa koin
emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai
dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam misalnya picis yang terbuat
dari timah dicirebon, namun penguna masih terbatatas , karena pedagang barter
banyak berlangsung dalam sistem perdagangan internasional ,karenanya
terjadi suplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor
logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah,
penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan
dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan
di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra
kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Para
cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa
Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Kerajaan Tarumanagara menguasai
Jawa Barat sekitar tahun 400. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai
wilayah tersebut. Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra telah mempunyai
warisan peradaban berusia ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar yaitu
Majapahit di Jawa dan Sriwijaya di Sumatra sedangkan pulau Jawa bagian barat
mewarisi peradaban dari kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda. Dinamika
perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman
pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal
itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan
bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di
nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat
pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.
Kerajaan Kutai terletak pada jalur
perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan
menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal
perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris
sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan
peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan
berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat
Sriwijaya menguasai perdagangan.
Kerajaan Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini
membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi
masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran,
dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan
ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.
Kerajaan Hindu-Buddha
Pada abad
ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak
Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai
abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya
berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya
Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai
daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi
bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit
antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas
wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh
Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan
dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.
Kerajaan Islam
Islam
sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia
sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada
abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat
internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina,
Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Menurut
sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang
Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam
pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada
Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim
surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta
dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi:
“Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu
seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di
wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu
wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak
12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan.
Saya telah
mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak
begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan
kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan
kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M,
Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal
dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan
oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang
mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak
didirikan pada 1 Muharram 225 H atau
12 November tahun 839 M. Contoh lain adalah
Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440.
Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.
Kesultanan
Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui
pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16
di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di
kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui
sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari
kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
Penyebaran
Islam dilakukan
serta didorong melalui hubungan
perdagangan di luar Nusantara. Hal ini, karena para
penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg
datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka,
para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun
menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang
ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya
pedagang dan ahli kerajaan atau kesultanan lah yang
pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan atau Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan
Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan
Mataram di Yogja atau Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan
Kesultanan Tidore di Maluku di timur.
2.2 ERA
KEPENDUDUKAN JEPANG
Masa Penjajahan
Jepang ( 1942 – 1945 )
Konstelasi
peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi
politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung
lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan
Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional
dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan
radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan
ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1. Perluasan Areal
Persawahan
2. Pengawasan
Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal persawahan guna
meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil
pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada
pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke
lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps
Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan
dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu
berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus
dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang
menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah
Indonesia selama tiga abad.
Vereenigde
Oost-Indische Compagnie/ VOC (1620-1795)
Hak Tunggal :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Pada tahun 1795,VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan VOC disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Thomas Stamford Raffles menetapkan pajak tanah (Landrent) terhadap hasil bumi Indonesia. dengan adanya landrent,pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris/India. Sistem Ekonomi ini sesuai dengan mazhab-mazhab klasik seperti pendapat Adam Smith.
Sebab-sebabnya kegagalan sistem ini antara lain :
a. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.
Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa (1836-1870)
Atas inisiatif Van Den Bosch, tujuannya adalah untuk
memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia dan
pengganti sistem landrent.
Sistem paksa ini mengharuskan pribumi kerja rodi.
Namun segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup mereka.
Pemerintah
pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan
ekonomi. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan sekutu disita dan
perusahaan vital seperti pertambangan, telekomunikasi dan perusahaan transport
langsung dikuasai pemerintah Jepang. Jepang juga mengadakan
pembatasan-pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi yang merupakan ciri
ekonomi perang. Sistim autarki artinya setiap daerah harus mencukupi kebutuhan
sendiri serta harus dapat menunjang kebutuhan perang. Selain itu juga rakyat
masih dibebani pekerjaan yang bersifat wajib. Rakyat dipaksa untuk dijadikan
romusha.
Dampak Positif pada masa Pendudukan
Jepang di bidang ekonomi bagi Bangsa Indonesia adalah:
a.
Didirikannya kumyai yaitu koperasi
yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
b.
Diperkenalkan suatu sistem baru bagi
pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam
secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
Dampak Negatif pada masa Pendudukan
Jepang di bidang ekonomi bagi Bangsa Indonesia adalah:
a.
Penghapusan semua organisasi politik
dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya
yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan warga.
b.
Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia
(terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
c.
Penghimpunan segala sumber daya
seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya
beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat
yang menderita kelaparan.
d.
Krisis ekonomi yang sangat parah.
Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga
menyebabkan terjadinya inflasi.
e.
Kebijakan self sufficiency (kawasan
mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
Pada
masa sebelum merdeka sistem perekonomian Indonesia masih diatur oleh penjajah
yang pada saat itu sangat merugikan Indonesia, karena semua sumber daya alam
yang ada di Indonesia dikuras oleh para penjajah. Pada saat itu banyak
masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai budak di negaranya sendiri. Mereka
semua diperlakukan tidak adil.
Negara
penjajah yang paling merugikan Indonesia adalah Jepang, karena pemerintah
militer Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi
masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan dipasok untuk kebutuhan
militer. Tidak hanya pemerintah militer Jepang yang merugikan Indonesia,
pemerintah Belanda pun sangat merugikan Indonesia. Hampir seluruh kekayaan
Indonesia dikuras untuk memperkaya mereka. Banyak kebijakan-kebijakan
yang dibuat pemerintah Belanda membuat Indonesia sengsara dan rata-rata
kehidupan rakyatnya dibawah taraf kemiskinan.
2.3 EKONOMI
INDONESIA PADA MASA ORLA, ORBA DAN REFORMASI
2.3.1 PEMERINTAHAN
ORDE LAMA
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah
banyak tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk
perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun
diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk. Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
a. Inflasi
yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang
secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI
c. Kas
negara kosong
d.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b. Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi
Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat
dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah
produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
e. Kasimo
Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk
pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian
akan membaik
- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik
maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa
bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya
sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah
ekonomi, antara lain :
a) Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
b) Program
Benteng (Kabinet Natsir)
c)
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi
d) Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo
e)
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda
- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi,
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
2.3.2 PEMERINTAHAN ORDE BARU
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk
kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga
1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek
korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat
yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde Baru pada 1968, MPR secara
resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983,
1988, 1993, dan 1998.
Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam
dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan
dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde
Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh
kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat
dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.
Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka
yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya
harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara
pusat dan daerah.
Eksploitasi
sumber daya
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini,
dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan
1980-an.
Warga
Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi.
Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di
Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak
langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsaisecara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan
pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh
komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional
karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat
yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke
Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan
catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk
memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan
bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada
waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan
rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam
menggunakan bahasa Mandarin. Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang
diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam
bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam
hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana.
Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan
pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang
populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat
Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.
Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai
pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh
komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa
dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk
menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Kebijakan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan
pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi
hal-hal berikut :
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum
Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan
Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama
PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur
ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga
berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan
dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen
pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan
sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di
Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.
Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu
dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor
nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini,
badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan
tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju
pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang
dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan
dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia
sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia
dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi
dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan
perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab
runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
Runtuhnya
Orde Baru
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia
terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan
sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum
demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu
terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas
Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah
Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan.
Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi
gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi
Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang
bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD,
UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi
belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto
mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Kelebihan
dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru :
* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
* Sukses transmigrasi
* Sukses KB
* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
* Pembangunan Indonesia yang tidak merata
* Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
* Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak
koran dan majalah yang ditahan
2.3.3 PEMERINTAHAN REFORMASI
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Sidang Istimewa
MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang
demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota
lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang
menewaskan 18 orang. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan
koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik
dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa
petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman
Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru
muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah
atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang
terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi
politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden
tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa
depan Reformasi;
b. masa
depan ABRI;
c. masa
depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa
depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa
depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini
beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :
Kebijakan dalam Bidang Politik
Reformasi
dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga
undang-undang tersebut.
1.
UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
2.
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3.
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
Kebijakan dalam Bidang Ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama
dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan
Pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai
terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari
berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara
terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan
juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara
menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil
diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang
demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain
masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha
Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah
Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur.
Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah
pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas
rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari
Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh
dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama
Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
C.
PDB, PERTUMBUHAN EKONOMI, PERUBAHAN
STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
3.1 PRODUK DOMESTIK BRUTO
Kondisi
Perekonomian Indonesia Dilihat dari PDB
Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai PDB
terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang
dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kelima negara Asia tersebut adalah Jepang (urutan
ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11), Korea Selatan (urutan ke-15). Indonesia
yang kini mempunyai PDB US$700 miliar, boleh saja bangga. Apalagi, dengan
pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun menempatkan Indonesia di
urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar.
Pihak Swasta
Adanya lembaga –
lembaga swadaya masyarakat, seperti Dompet Dhu’afa, bekerja sama dengan
Institut Kemandirian yang berusaha mencetak kaum muda berpotensi meenjadi hebat
sebagai pejuang ekonomi adalah cara salah satu membuat pemerataan pertumbuhan
ekonomi dapat dirasakan oleh semakin banyak rakyat Indonesia.
Pihak
Pemerintah
Sinergi
antar kementrian harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga
tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye
pembentuka jiwa kewirausahaan , seperti seminar bertaraf internasional adalah
salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa – jiwa pejuang ekonomi yang pantang
menyerah dan penuh kreativitas tinggi.
Dampak
Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan
memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita
masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem
ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada
banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu
pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana
antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung,
terkait, dan mempengaruhi satu sama lain .
Dampak
positif globalisasi ekonomi dilihat dari aspek kreatifitas dan daya saing
dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan
tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan
dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan
terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya
akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang handal dan berkualitas. Disisi
lain kondisi dimana kapababilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan
Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk begi perekonomian
negeri ini, hal ini akan mendatangkan berbaga dampak negatif globalisasi
ekonomi seperti membajirnya produk2 negeri asing seperti produk cina yang akhirnya
mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi
tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan skill
akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu lowongan pekerjaan yang
saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena gelombang pekerja asing.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan akses
dana akan semaikin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi
secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja.
hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak
mampu mengelola aliran dana asing, akan terjadi justru penumpukan dana asing
yang lebih menguntungkan pemilik modal dan rawan menimbulkan krisis ekonomi
karena runtuhnya nilai mata uang Rupiah. Belum lagi ancaman dari semakin
bebas dan mudahnya mata uang menjadi ajang spekulasi.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari sisi semakin mudahnya diperoleh
barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia,
alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini juga bisa
berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan objek
pasar, studi kasus seperti produksi motor yang di kuasai Jepang, Indonesia
hanya pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang
memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif globalisasi ekonomi dari
aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan
kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
3.2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA
Faktor
Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM menjadi
faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi hal ini karena dalam suatu faktor produksi peran sumber
daya manusia sangat menjadi prioritas yaitu sebagai tenaga kerja dan pengusaha
yang bertugas mengkombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan
menghasilkan barang dan jasa . Selain itu, sumber daya manusia juga berperan
dalam peciptaan teknologi baru dan modern untuk mendukung pekerjaan dan
pengoptimalan produksi.
Faktor Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya
alam atau biasa disebut dengan faktor produksi alam menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi. Dikarenakan ketersediaan sumber daya alam yang cukup bahkan melimpah
serta dikelola dengan baik maka akan meningkatkan PDB (Pendapatan Domestik
Bruto) suatu Negara, dengan PDB yang tinggi maka dapat membuat pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi meningkat .
Faktor Perkembangan Teknologi
Teknologi
merupakan salah satu factor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi, karena dengan penguasaan teknologi yang baik maka akan
memudahkan suatu Negara dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga
dapat mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi . Dengan
menggunakan teknologi yang modern maka proses produksi akan dilakukan lebih
cepat serta dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak sehingga dapat
menghemat biaya produksi .
Faktor Ketersediaan Modal
Jika suatu
Negara ingin meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi maka modal sangat
diperlukan baik modal berbentuk barang maupun uang. Apabila modal suatu Negara rendah
diakibatkan karena kemampuan menabung yang rendah olehkarena pendapatan suatu Negara
tersebut juga rendah. Pendapatan suatu Negara rendah dikarenakan minim nya produktivitas
yang disebabkan oleh tingkat pembentukan modal yang masih rendah, sehingga investasi
tidak dapat berkembang . Demikian seterusnya hingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan
(Vicious Circle) yang tidak ada putusnya karena berkaitan antara satu dengan yang
lainnya.
BAB 3
PENUTUP
Waktu dapat mempengaruhi perjalanan
kondisi perekonomian. Perjalanan waktu yang diiringi dengan perubahan dinamika,
baik sosial dan politik, ternyata memberikan kontribusi pada kebijakan yang
dihasilkan pada periode masing-masing pemerintah. Namun di tengah realita
adanya keberlanjutan secara menyeluruh terhadap kebijakan dari setiap
periode-periode pemerintahan sebelumnya, Indonesia masih mempunyai harapan
terhadap kondisi perekonomian. Prospek ekonomi Indonesia ternyata didukung oleh
kondisi yang signifikan, baik dari sisi mikro dan makro, serta sektoral.
Kita sebagai generasi mudalah yang
dapat mengembangkan, mengubah, meningkatkan dan membangkitkan perekonomian
Indonesia sehingga Indonesia dalam sektor ekonomi seimbang, sama dengan Negara
lain bahkan dapat lebih tinggi dari Negara tetangga atau Negara maju lainnya.
Karena dari letak geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam Indonesialah
yang terbanyak.
Pemerintah alangkah baiknya juga
menghargai, memperhatikan masyarakat Indonesia yang kreatif, dapat menambah
devisa Negara Republik Indonesia. Karena masyarakat dan generasi muda yang
memiliki keahlian tinggi kurang dihargai sehingga banyak yang menjual
kreatifitas, keahlian mereka ke Negara lain karena Negara lain menghargai hasil
karya mereka. Dari hasil karya masyarakat Indonesia dapat menambah pendapatan
Negara, dapat membayar hutang-hutang Negara, dan lain sebagainya sehingga
masyarakat Indonesia sejahtera, damai, aman, tentram.
DAFTAR PUSTAKA
Pujoalwanto,
Basuki, 2014, Perekonomian Indonesia :
Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris, Yogyakarta : Graha Ilmu
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195505051986011-WAHYU_ERIDIANA/Handout_Sistem_Sosial.pdf
http://www.scribd.com/doc/239875700/Faktor-faktor-Penentu-Prospek-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia#scribd
